Good Governance adalah: Pengertian, Tujuan & Prinsipnya

Tahukah Sedulur mengenai good governance? Good governance adalah cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Dalam menjalankan konsep pemerintahan ini, semua elemen harus saling bekerja dengan baik. Prinsip good governance juga harus dipegang teguh agar konsep pemerintahan ini dapat berjalan dengan lancar.

Lalu sebenarnya, apa yang dimaksud good governance? Simak pembahasan selengkapnya dalam artikel berikut ini, yuk!

BACA JUGA: Gencatan Senjata: Pengertian, Jenis, Unsur dan Contohnya

Pengertian good governance adalah 

Sebelum membahas mengenai good governance, perlu dipahami dulu mengenai arti governance dan government. Dalam government, negara merupakan aktor tunggal yang mengatur segala aspek kehidupan, sedangkan dalam governance, negara hanya berperan sebagai regulator dan administrator. 

Dalam memahami pengertian good governance, Sedulur dapat menyimak beberapa pendapat ahli berikut ini.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP)  

Governance merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor. Governance dapat dikatakan baik jika sumber daya dan problem yang dihadapi publik dapat dikelola secara efektif dan efisien. 

Good governance juga berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, good governance adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan fungsi negara yang baik, dengan menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. 

Menurut World Bank 

Good governance adalah cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Berbeda dengan definisi dari UNDP, definisi ini lebih fokus pada pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi.

Menurut Cadbury Committee of United Kingdom 

Good governance adalah sistem atau peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola, kreditur, karyawan, pemerintah, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lain yang berkaitan satu sama lain. 

Menurut Mardiasmo 

Good governance adalah sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik. Konsep pemerintahan ini memiliki tujuan akhir yang akan dicapai, yaitu meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan publik dengan peran serta pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan baik. 

Menurut Sukrisno Agoes 

Good governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Konsep pemerintahan ini juga dilihat sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan, pencapaian, dan penilaian kinerja pemerintahan.

BACA JUGA: Pengertian Sarana dan Prasarana Beserta Fungsi & Contohnya

Unsur good governance

Ada beberapa unsur dalam good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum (rule of law). Berikut adalah penjelasannya.

• Akuntabilitas, dimana pemerintah harus harus bertanggung jawab atas semua tindakan serta kebijakan yang ditetapkan.
• Transparansi, dimana pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah harus transparan terhadap rakyatnya.
• Keterbukaan, dimana pemerintah harus memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan tanggapan serta kritik terhadap pemerintah.
• Aturan Hukum (rule of law), dimana penegakan hukum harus adil, tegas, dan tidak pandang bulu. Pemerintahan dikatakan baik jika mempunyai sistem hukum yang sehat.

BACA JUGA: Pengertian Modal Beserta Sejarah, Jenis dan Manfaatnya

Tujuan good governance adalah

Konsep pemerintahan yang baik sudah diatur oleh Pemerintah Indonesia dalam Permenpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Di dalam permenpan tersebut juga dijelaskan mengenai tujuan dari good governance. Berikut adalah penjelasannya.

1. Menciptakan birokrasi yang bersih

Tujuan dari good governance yang pertama adalah menciptakan birokrasi yang bersih. Bersih dalam hal ini berarti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Menciptakan birokrasi yang transparan

Tujuan berikutnya adalah menciptakan birokrasi yang transparan, namun tetap melindungi semua informasi yang bersifat rahasia. 

3. Membangun birokrasi yang melayani masyarakat

Tujuan lain dari good governance adalah mewujudkan komitmen pemerintah dalam melayani segala kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh adalah memberikan akses yang mudah untuk semua masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat dilakukan dengan cepat dan profesional. 

4. Mewujudkan birokrasi yang akuntabel

Tujuan berikutnya adalah mewujudkan birokrasi yang akuntabel atau bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah harus bekerja keras untuk menjalankan setiap kebijakan atau program, dimana ketika nantinya ada kesalahan, tidak ada pihak lain yang dikambinghitamkan. 

5. Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif

Tujuan yang terakhir adalah menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Seperti misalnya adalah mengurus proses administrasi yang lebih praktis, tidak berbelit-belit, dan bersih dari pungutan liar.

Prinsip good governance

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip good governance adalah:

1. Partisipasi (participation), artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam membuat suatu kebijakan.
2. Aktivitas yang dilakukan harus didasarkan pada aturan atau kerangka hukum.
3. Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara masyarakat, hal ini dilakukan agar tercipta konsensus bersama.
5. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif.
6. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (responsiveness) dalam pengelolaan lembaga, terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Transparansi (transparency), yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan.
8. Memiliki visi yang luas dan berjangka panjang untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.

BACA JUGA: Pengertian Produksi Massal: Keuntungan, Tahapan & Contohnya

Contoh good governance di Indonesia

Lebih jelasnya, berikut adalah contoh dari good governance yang ada di Indonesia. 

1. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk memberantas korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam mewujudkan good governance, KPK menjadi lini pertahanan sekaligus penyerangan yang dimiliki Indonesia dalam memerangi praktik korupsi.
2. Pemilihan umum untuk legislatif dan eksekutif sudah melibatkan partisipasi rakyat, mulai dari masa kampanye hingga pemungutan suara di TPS. Hal ini tentu saja berbeda dengan jaman dulu, yang mana pemilu diwakilkan oleh anggota DPR.
3. Mengubah sistem penerimaan Pegawai Negeri Sipil menjadi terbuka dengan Tes CPNS. Tes ini juga dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Hal ini berbeda dengan jaman dulu, dimana PNS sangat kental dengan praktik nepotisme, sehingga jika ada satu anggota keluarga yang menjadi PNS, anggota keluarga yang lain juga bisa menjadi PNS.
4. Masa jabatan Presiden telah diubah dari yang seumur hidup, menjadi hanya sampai 5 tahun dengan maksimal 2 periode. Hal ini berarti seorang presiden sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi untuk yang ketiga kalinya. 
5. APBN telah dibuat setransparan mungkin untuk mencegah terjadinya korupsi pada dana APBN. Dengan demikian, masyarakat serta semua pihak bisa mengawasi dan melakukan audit terhadap penggunaan APBN oleh pemerintah.

Demikian informasi mengenai pengertian good governance beserta tujuan dan prinsipnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Sedulur yang sedang mempelajari ilmu pemerintahan. Selamat belajar, ya!

Mau belanja bulanan nggak pakai ribet? Aplikasi Super solusinya! Mulai dari sembako hingga kebutuhan rumah tangga tersedia lengkap. Selain harganya murah, Sedulur juga bisa merasakan kemudahan belanja lewat handphone. Nggak perlu keluar rumah, belanjaan pun langsung diantar.

Bagi Sedulur yang punya toko kelontong atau warung, bisa juga lho belanja grosir atau kulakan lewat Aplikasi Super. Harga dijamin lebih murah dan bikin untung makin melimpah.