APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ia adalah salah satu unsur yang penting dan menjadi penunjang dari keberlangsungan tata negara Indonesia. Perencanaan anggaran ini sangat diperlukan bagi suatu negara untuk mengatur perihal pengeluaran dan penerimaan di tahun mendatang.
Selain itu, rencana dan proyek jangka panjang dari suatu negara juga bergantung pada anggaran ini. Kalau begitu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara? Berikut ini merupakan penjelasan singkat dari APBN adalah, meliputi pengertian, struktur, fungsi, dan juga tujuannya.
BACA JUGA: Kelenjar Getah Bening: Gejala, Penyebab & Cara Mengobatinya
Pengertian APBN adalah
Telah diulas secara singkat pada bagian sebelumnya bahwa APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN merupakan rencana keuangan yang bersifat tahunan dari pemerintah Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rencana keuangan tersebut diisi dengan daftar sistematis dan terperinci, penuh oleh rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun penuh (1 Januari sampai 31 Desember).
Segala hal yang berurusan dengan APBN, termasuk setiap perubahan, pertanggungjawaban, dan lain sebagainya, telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Poin-poin di bawah ini menjelaskan beberapa rangkuman dari Undang-Undang tersebut.
- Pasal 1 Ayat 7 – Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
- Pasal 3 Ayat 4 – Menjelaskan bahwa APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- Pasal 4 – Menjelaskan bahwa APBN ini ditetapkan untuk periode satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Pasal 11 Ayat 1 – APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
- Pasal 11 Ayat 2 – Berisikan anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
BACA JUGA: Karikatur: Pengertian, Sejarah, Ciri, Jenis & Cara Membuatnya
Pengertian APBN menurut para ahli
Setelah mendapatkan penjelasan singkat mengenai APBN dan juga Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur perihal APBN tersebut, rasanya kurang lengkap apabila kita tidak mengintip apa saja yang dikatakan para ahli tentang rencana keuangan tahunan ini.
Berikut merupakan penjelasan APBN menurut para ahli, mulai dari Revrisond Baswir, Nurjaman Arsyad, M. Suparmoko, dan John F. Due.
1. Revrisond Baswir
Mengutip dari penjelasan Revrisond Baswir, APBD merupakan suatu rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan dari pemerintah untuk satu periode di masa yang akan datang.
2. Nurjaman Arsyad
Berdasarkan keterangan dari Nurjaman Arsyad, APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun mendatang, dimana rencana kerja tersebut dituangkan dalam bentuk angka-angka.
3. M. Suparmoko
Mengutip dari penjelasan M. Suparmoko, APBN merupakan suatu pernyataan atau daftar yang terinci berisikan penerimaan dan pengeluaran negara. Pernyataan atau daftar tersebut direncanakan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.
4. John F. Due
Berdasarkan keterangan dari John F. Due, APBN adalah suatu daftar mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode (satu tahun) di masa yang akan datang. Daftar tersebut juga mempertimbangkan data dari pengeluaran dan penerimaan yang terjadi pada masa atau periode sebelumnya.
BACA JUGA: 12 Isi Seserahan Pernikahan Penuh Makna yang Harus Ada
Tujuan APBN adalah
Di atas telah kita ketahui secara lengkap tentang pengertian dari APBN. Pastinya Sedulur sudah bertanya-tanya, sebenarnya apa tujuan dari rencana keuangan tahunan sebuah negara tersebut?
APBN memiliki tujuan untuk mengatur berbagai pemasukan dan pengeluaran negara. Pendapat dan pengeluaran tersebut perlu untuk dengan seksama diatur agar peningkatan produksi, kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi negara dapat tercapai. Manfaatnya akan kembali lagi ke masyarakat, yaitu kesejahteraan sosial akan terwujud.
Selain tujuan utama sebuah APBN, terdapat juga tujuan lain yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan tahunan tersebut. Pemerintah Indonesia menyusun APBN dengan tujuan untuk penyesuaian terhadap asumsi dasar makro. Setelah melalui berbagai macam proses perumusan, RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara barulah APBN adalah disetujui oleh DPR untuk menjadi rancangan keuangan seperti yang kita kenal sekarang.
Lebih lanjut lagi, pemerintah Indonesia menyusun sebuah APBN untuk menjadi pedoman pendapatan dan juga pembelanjaan negara. Pedoman tersebut disusun dalam rangka pemerintah melaksanakan tugas kenegaraannya.
BACA JUGA: 12 Perusahaan Terbesar di Indonesia, Berikut Daftarnya
Struktur APBN adalah
APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu rencana keuangan dari pemerintah Indonesia yang mengatur tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun penuh, dimana selanjutnya rencana tersebut akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebagai sebuah rencana penerimaan dan pengeluaran negara yang disusun secara sistematis dan terperinci, APBN tentunya memiliki beberapa struktur. Penjelasan tentang struktur APBN adalah sebagai berikut.
1. Belanja negara
Struktur pertama dari sebuah APBN adalah belanja negara. Besar kecilnya belanja tersebut tergantung pada beberapa faktor, seperti kebutuhan penyelenggaraan negara, risiko bencana alam serta dampak krisis global, asumsi dasar makro ekonomi, kebijakan pembangunan, dan lain-lain.
Struktur ini dibagi menjadi dua, belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah.
- Belanja pemerintah pusat – Belanja yang dilakukan untuk membiayai berbagai macam kegiatan pembangunan pemerintah pusat.
- Belanja pemerintah daerah – Belanja yang dibagi-bagi oleh pemerintah daerah, kemudian masuk ke dalam pendapatan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pembiayaan negara
Struktur kedua dari sebuah APBN adalah pembiayaan negara. Besar kecilnya pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu asumsi dasar makro ekonomi, kebijakan pembiayaan, serta faktor-faktor lainnya. Pembiayaan negara secara umum terbagi menjadi dua, pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.
- Pembiayaan dalam negeri – Pembiayaan perbankan dalam negeri, pembiayaan non-perbankan dalam negeri (dana investasi pemerintah, surat berharga negara neto, kewajiban penjaminan, pinjaman dalam negeri neto, hasil pengelolaan aset).
- Pembiayaan luar negeri – Pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
3. Pendapatan pajak
Struktur ketiga dari sebuah APBN adalah pendapatan pajak. Pendapatan pajak terdiri dari pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, serta kategori pendapatan pajak lainnya. Pajak merupakan contoh apbn yang bisa Sedulur pelajari dengan baik.
4. Pendapatan negara
Struktur keempat dari sebuah APBN adalah pendapatan negara. Pendapatan negara diterima melalui dua jalur, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan biasanya berasal dari kepabean dan cukai, pendapatan pajak, serta hibah. Penerimaan negara bukan pajak biasanya berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan dari kekayaan negara dan hibah.
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP
Struktur kelima dari sebuah APBN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biasanya PNBP bersumber dari pendapatan Sumber Daya Alam dan Gas Bumi (SDA Migas) dan pendapatan Sumber Daya Alam Non-Minyak Bumi dan Gas Bumi (SDA Non-Migas).
6. Penyusunan APBN adalah
Struktur terakhir dari sebuah APBN adalah penyusunan APBN. Proses penyusunan APBN bukanlah hal yang mudah dan cepat. Terdapat beberapa proses dan alur yang harus dilalui agar nantinya RAPBN disahkan oleh DPR menjadi APBN.
Secara garis besar, penyusunan APBN terjadi dalam dua tahap, yaitu pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR (Februari-Agustus), kemudian pembahasan dan penetapan APBN (Agustus- Desember).
BACA JUGA: 10 Inspirasi Rumah Kayu Sederhana Cantik dan Menawan
Fungsi APBN adalah
APBN memiliki beberapa fungsi dari penyelenggaraannya. Berikut merupakan penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut.
1. Fungsi pengawasan APBN adalah
APBN sebuah negara wajib menjadi pedoman untuk menilai apakah pemerintah melaksanakan kegiatan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Fungsi alokasi
APBN sebuah negara harus digunakan untuk mengurangi pengangguran di masyarakat, menghindari pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan perekonomian negara.
3. Fungsi distribusi APBN adalah
APBN sebuah negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Fungsi stabilisasi
APBN sebuah negara harus dapat berperan sebagai sarana untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.
5. Fungsi otorisasi
APBN sebuah negara harus dapat menjadi menjadi acuan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di periode ini. Dengan begitu, pengeluaran atau pendapatan negara dapat bertanggung jawab kepada masyarakat luas.
6. Fungsi perencanaan APBN adalah
APBN sebuah negara harus mampu untuk berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan, program, dan proyek pada tahun tersebut.
Itulah ulasan mengenai pengertian APBN adalah, yang disertai penjelasan dari struktur, fungsi, dan juga tujuannya. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan umum Sedulur, ya!
Mau belanja bulanan nggak pakai ribet? Aplikasi Super solusinya! Mulai dari sembako hingga kebutuhan rumah tangga tersedia lengkap. Selain harganya murah, Sedulur juga bisa merasakan kemudahan belanja lewat handphone. Nggak perlu keluar rumah, belanjaan pun langsung diantar.
Bagi Sedulur yang punya toko kelontong atau warung, bisa juga lho belanja grosir atau kulakan lewat Aplikasi Super. Harga dijamin lebih murah dan bikin untung makin melimpah.
