{"id":85265,"date":"2022-12-29T21:00:04","date_gmt":"2022-12-29T14:00:04","guid":{"rendered":"https:\/\/superapp.id\/blog\/?p=85265"},"modified":"2022-12-28T22:16:52","modified_gmt":"2022-12-28T15:16:52","slug":"regulasi-adalah-26-12-22-cla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/superapp.id\/blog\/uncategorized\/regulasi-adalah-26-12-22-cla\/","title":{"rendered":"Pengertian Regulasi Beserta Bentuk, Jenis, dan Tujuannya"},"content":{"rendered":"

Sedulur tentu tidak asing dengan kata regulasi. Istilah ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada media massa. Namun, apakah Sedulur sudah tahu apa pengertian regulasi? Secara sederhana, regulasi adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengendalikan suatu tatanan sehingga terbebas dari segala bentuk pelanggaran. Dengan kata lain, regulasi merupakan sesuatu yang sengaja dibuat untuk menciptakan keteraturan.<\/span><\/p>\n

Agar Sedulur lebih memahami masalah regulasi, berikut Super telah merangkum informasi selengkapnya. Mulai dari pengertian, bentuk-bentuk, jenis hingga tujuannya. Yuk, simak informasinya di bawah ini!<\/span><\/p>\n

BACA JUGA: Mengenal Force Majeure Secara Hukum dan Contohnya<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

Pengertian regulasi adalah<\/span><\/h2>\n
\"regulasi
iStock<\/figcaption><\/figure>\n

Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, ada baiknya Sedulur memahami pengertian regulasi terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), regulasi adalah kata nomina yang memiliki arti pengaturan. Kata pengaturan sendiri didefinisikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengatur.\u00a0<\/span><\/p>\n

Dilansir laman Balai Bahasa Jawa Tengah, kata regulasi merupakan bentuk serapan dari bahasa Inggris, yaitu regulation. Selain diserap menjadi regulasi, kata regulation juga diturunkan menjadi kata-kata regulatif, regularisasi, reguler, dan regulator.<\/span><\/p>\n

Adapun menurut Collins Dictionary, regulation adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau pihak lain yang berwenang dalam rangka mengatur bagaimana sesuatu dilakukan atau bagaimana cara masyarakat berperilaku. Sementara dalam Cambridge Dictionary, kata regulation dijelaskan sebagai suatu aturan resmi atau tindakan untuk mengatur sesuatu.<\/span><\/p>\n

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa regulasi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur cara masyarakat melakukan sesuatu. Regulasi sendiri kerap diidentikkan dengan aturan hukum atau aturan perundang-undangan.<\/span><\/p>\n

Pengertian regulasi menurut para ahli<\/span><\/h2>\n
\"regulasi
Freepik<\/figcaption><\/figure>\n

Telah diketahui bersama bahwa regulasi adalah seperangkat aturan yang dibuat pemerintah untuk menciptakan keteraturan. Untuk menambah wawasan Sedulur tentang regulasi, berikut pengertian regulasi menurut para ahli yang bisa disimak.<\/span><\/p>\n

1. David Levi-Faur<\/span><\/h2>\n

David Levi-Faur dalam buku Handbook on the Politics of Regulation\u00a0 sebagaimana dikutip dari Gramedia Blog mendefinisikan regulasi berdasarkan beberapa sudut pandang. Dijelaskan bahwa menurut orang dengan perspektif “sayap kanan,” regulasi dianggap sebagai kata kotor yang mewakili tangan berat pemerintah otoriter dan badan aturan yang membatasi kebebasan manusia atau nasional. Sementara bagi “sayap kiri,” regulasi adalah bagian dari suprastruktur yang melayani kepentingan kelas dominan dan membingkai hubungan kekuasaan dalam bentuk yang tampak beradab.<\/span><\/p>\n

2. Kyla Malcolm<\/span><\/h2>\n

Pengertian regulasi menurut Kyla Malcolm adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian ini diambil dari definisi regulasi dalam perspektif administrasi publik.<\/span><\/p>\n

3. Stewart dan Walshe<\/span><\/h2>\n

Menurut Stewart dan Walshe, regulasi adalah suatu proses untuk memastikan adanya standar sebagai suatu persyaratan hukum yang dipenuhi untuk layanan tertentu atau kegiatan publik sehingga kebijakan dipenuhi. Sehingga suatu aktivitas publik yang akan dilaksanakan oleh masyarakat harus memenuhi standar dan aturan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan untuk aktivitas pelayanan.<\/span><\/p>\n

BACA JUGA: Hukum Perdata: Pengertian, Contoh Hukum, dan Pasalnya<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

Bentuk regulasi adalah<\/span><\/h2>\n
\"regulasi
iStock<\/figcaption><\/figure>\n

Secara umum dikenal empat bentuk regulasi sebagaimana dijelaskan oleh Levi-Faur. Diterangkan, empat bentuk regulasi meliputi co-regulation, meta-regulation, enforced self-regulation, dan multi-level regulation. Berikut penjelasan untuk masing-masing bentuk regulasi.<\/span><\/p>\n

1. Co-Regulation<\/span><\/h2>\n

Bentuk regulasi yang pertama adalah co-regulation. Sederhananya, co-regulation adalah aturan di mana tanggung jawab untuk desain atau penegakan peraturan dibagi menjadi dua, yaitu regulator dan yang mengatur. Misalnya aktor negara dan sipil atau Market actors Non-Governmental Organization (MaNGO) dan Civil society Non-Governmental (CiNGO).<\/span><\/p>\n

2. Meta-Regulation<\/span><\/h2>\n

Meta-regulation atau regulasi meta adalah bentuk regulasi yang memungkinkan regulatee atau seorang pengatur regulasi untuk menentukan aturannya sendiri. Sebab dalam meta-regulation, peran regulator terbatas pada pelembagaan dan pengawasan integritas kepatuhan institusional.<\/span><\/p>\n

3. Enforced Self-Regulation<\/span><\/h2>\n

Bentuk yang ketiga adalah enforced self-regulation, yaitu regulasi mandiri yang mengandung unsur paksaan. Dalam hal ini, regulator memaksa regulatee atau orang yang mengatur untuk menulis seperangkat aturan yang disesuaikan dengan rangkaian kontijensi unik yang dihadapi. Dengan kata lain, regulator memaksa pihak yang diatur untuk taat terhadap sejumlah aturan sesuai dengan kepentingan pihak yang lebih besar.<\/span><\/p>\n

4. Multi-Level Regulation<\/span><\/h2>\n

Bentuk regulasi yang terakhir adalah multi-level regulation atau regulasi multi level. Singkatnya, otoritas regulasi dialokasikan ke berbagai tingkatan teritorial-supranasional, nasional, regional, dan lokal. Pelaksanaan regulasi ini bergantung pada keterlibatan berbagai pihak.<\/span><\/p>\n

Jenis regulasi adalah<\/span><\/h2>\n
\"\"
Freepik<\/figcaption><\/figure>\n

Stephen Bounds membagi jenis-jenis regulasi menjadi empat kelompok, yaitu regulasi arbiter (arbitrary regulations), regulasi proses (process regulations), regulasi iktikad baik (good faith regulations), dan regulasi konflik tujuan (goal conflict regulations). Berikut penjelasan untuk masing-masing jenis regulasi.<\/span><\/p>\n

1. Regulasi arbiter<\/span><\/h2>\n

Regulasi arbiter atau arbitrary regulations disebut juga sebagai regulasi sewenang-wenang. Menurut Cornell University Law School, jenis regulasi ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Secara umum, regulasi ini menggunakan dasar keputusan pengaturan yang dibuat dengan berdasarkan fakta dan pendapat atau memilih satu dari sejumlah opsi yang mana semua opsi tersebut dianggap valid.<\/span><\/p>\n

2. Regulasi proses<\/span><\/h2>\n

Regulasi proses adalah jenis regulasi yang bertujuan untuk mengatur sejumlah tugas yang perlu diselesaikan. Sehingga regulasi ini cenderung hadir dalam bentuk cara melakukan arahan jelas tentang bagaimana suatu tugas dalam suatu proses tertentu harus diselesaikan. Jenis regulasi ini disebut memiliki peluang risiko cukup besar atas adanya pengabaian.<\/span><\/p>\n

3. Regulasi iktikad baik<\/span><\/h2>\n

Sesuai dengan namanya, regulasi iktikad baik adalah peraturan yang menetapkan dasar perilaku di tempat tertentu. Regulasi ini mengacu pada cara di mana para pihak dalam suatu perjanjian bertindak satu sama lain. Oleh karenanya, aturan ini akan menyebabkan kedua belah pihak saling menghormati satu sama lain.<\/span><\/p>\n

4. Regulasi konflik tujuan<\/span><\/h2>\n

Jenis regulasi yang terakhir adalah regulasi konflik tujuan, yaitu regulasi yang mengakui adanya konflik intrinsik antar tujuan. Regulasi ini memainkan peran sebagai identifikasi atas aturan yang dapat mencegah konflik tujuan antar pihak dalam suatu kesepakatan bersama.<\/span><\/p>\n

BACA JUGA: Apa itu Hukum Pidana? Ini Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

Strategi regulasi adalah<\/span><\/h2>\n
\"\"
Freepik<\/figcaption><\/figure>\n

Menurut Levi-Faur, terdapat tiga macam strategi dalam sebuah regulasi, yaitu first party regulation, second party regulation, dan third party regulation. Berikut definisi untuk setiap regulasi.<\/span><\/p>\n

1. First party regulation<\/span><\/h2>\n

Bentuk strategi regulasi yang pertama adalah first party regulation atau regulasi pihak pertama. Strategi utama dari regulasi ini adalah regulasi mandiri atau self-regulation, di mana seseorang bisa melakukan kontrol atas diri sendiri melalui regulasi yang ditentukan sendiri. Oleh karenanya, dalam regulasi ini, regulator atau pihak yang membuat regulasi juga merupakan regulatee atau pihak yang menjalankan regulasi tersebut.<\/span><\/p>\n

2. Second party regulation<\/span><\/h2>\n

Strategi yang kedua adalah second party regulation atau regulasi pihak kedua. Dalam strategi ini terdapat pembagian kerja sosial, politik, ekonomi, dan administratif antara aktor dan regulator yang merupakan pihak independen. Sehingga regulator bukan seorang regulatee. Regulasi pihak kedua ini sering dikaitkan dengan peraturan negara terutama berkaitan dengan masalah bisnis.<\/span><\/p>\n

3. Third party regulation<\/span><\/h2>\n

Third party regulation atau regulasi pihak ketiga adalah strategi regulasi di mana terdapat orang ketiga sebagai auditor independen. Pihak ketiga ini berperan untuk mengatur atau melakukan mediasi atas hubungan antara regulator dan regulatee.<\/span><\/p>\n

Fungsi regulasi adalah<\/span><\/h2>\n
\"\"
Freepik<\/figcaption><\/figure>\n

Selain memahami pengertian, bentuk, dan jenis-jenis regulasi serta strategi-strategi di dalamnya, Sedulur juga perlu mengetahui fungsi regulasi. Berikut beberapa fungsi disusunnya regulasi oleh pemerintah, seperti yang dihimpun dari berbagai sumber.<\/span><\/p>\n