{"id":79083,"date":"2022-11-03T22:00:35","date_gmt":"2022-11-03T15:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/superapp.id\/blog\/?p=79083"},"modified":"2022-11-02T19:50:13","modified_gmt":"2022-11-02T12:50:13","slug":"tugas-dan-wewenang-presiden-02-11-22-bal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/superapp.id\/blog\/uncategorized\/tugas-dan-wewenang-presiden-02-11-22-bal\/","title":{"rendered":"Ini Tugas dan Wewenang Presiden Berdasarkan UUD 1945"},"content":{"rendered":"

Pernahkah Sedulur bertanya-tanya tentang apa saja tugas dan wewenang Presiden Republik Indonesia? Ya, saat ini kursi kepresidenan negara kita diduduki oleh Ir. H. Joko Widodo sejak 2014 silam. Ia merupakan presiden ke-7 Republik Indonesia.<\/span><\/p>\n

Ketika mendengar kata \u2018presiden\u2019, tentunya yang terlintas di benak kita adalah kegiatan memimpin. Tugas utama seorang presiden negara adalah memimpin wilayah kekuasaannya tersebut. Akan tetapi, ternyata terdapat tugas dan wewenang yang lebih banyak lagi ketika kita merujuk pada jabatan Presiden Republik Indonesia.<\/span><\/p>\n

Lantas, apa saja tugas dan wewenang presiden? Simak informasi lengkapnya berikut ini.<\/span><\/p>\n

BACA JUGA: <\/b>Pengertian Ikhlas Beserta Ciri dan Contohnya dalam Islam<\/b><\/a><\/span><\/p>\n

Tugas dan wewenang presiden Indonesia<\/b><\/span><\/h2>\n
\"\"
Gramedia<\/figcaption><\/figure>\n

Di Indonesia, presiden adalah seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan negara. Ia termasuk ke dalam lembaga eksekutif pemerintah dan juga Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia.<\/span><\/p>\n

Perumusan tugas dan wewenang Presiden Republik Indonesia ini sejatinya telah dilakukan sejak awal persiapan kemerdekaan negara kita. Kesemuanya tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.<\/span><\/p>\n

BACA JUGA: <\/b>Dasa Dharma Pramuka Lengkap dengan Isi dan Maknanya<\/b><\/a><\/span><\/p>\n

Undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang presiden Indonesia<\/b><\/span><\/h2>\n
\"\"
Pikiran Rakyat<\/figcaption><\/figure>\n

Sejatinya, semua tugas dan wewenang presiden Indonesia telah diatur ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Bab III, Kekuasaan Pemerintah Negara. Dari Pasal 4 sampai Pasal 15, tugas-tugas seorang presiden sudah dijelaskan secara detail.\u00a0<\/span><\/p>\n

Akan tetapi, ada beberapa pasal penting yang perlu digaris bawahi ketika berbicara mengenai tugas tersebut. Berikut ini adalah informasi singkatnya.<\/span><\/p>\n

BACA JUGA: <\/b>10 Mimpi Dikejar Ular, Pertanda Apa? Ini Jawabannya!<\/b><\/a><\/span><\/p>\n

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4<\/b><\/span><\/h2>\n

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4, dijelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia berkuasa menurut Undang-Undang Dasar dan akan dibantu oleh seorang Wakil Presiden Republik Indonesia. Bunyi dari Pasal 4 adalah sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<\/span><\/li>\n
  2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5<\/b><\/span><\/h2>\n

    Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5, dijelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia berkuasa untuk membentuk undang-undang berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ia pun dapat menetapkan peraturan pemerintah demi berjalannya undang-undang tersebut. Bunyi dari Pasal 5 adalah sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

      \n
    1. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<\/span><\/li>\n
    2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17<\/b><\/span><\/h2>\n

      Walaupun Pasal 17 masuk ke dalam Bab V, tetapi ia juga masih mengindikasikan tugas dan kewenangan presiden. Pada pasal tersebut, dijelaskan bahwa untuk menjalankan tugasnya, Presiden Republik Indonesia akan dibantu oleh seperangkat menteri negara. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan tujuan sebagai pemimpin di departemen pemerintahan.<\/span><\/p>\n

      Bunyi dari Pasal 17 adalah sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

        \n
      1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.<\/span><\/li>\n
      2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.<\/span><\/li>\n
      3. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        4. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20<\/b><\/span><\/h2>\n

        Pasal 20 menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR menjadi perpanjangan tangan Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan berbagai kebijakan demi kesejahteraan rakyatnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia dapat membentuk suatu undang-undang asalkan disetujui oleh DPR.<\/span><\/p>\n

        Bunyi dari Pasal 20 adalah sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

          \n
        1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<\/span><\/li>\n
        2. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

          5. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23<\/b><\/span><\/h2>\n

          Pasal 23 dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga termasuk menjadi salah satu pasal yang keberadaannya sangat signifikan. Kenapa? Pasal 23 membahas langsung mengenai Hal Keuangan Republik Indonesia. Bunyi dari Pasal 23 tersebut adalah sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

            \n
          1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.<\/span><\/li>\n
          2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.<\/span><\/li>\n
          3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.<\/span><\/li>\n
          4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.<\/span><\/li>\n
          5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

            Tugas presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)<\/b><\/span><\/h2>\n
            \"\"
            Sekretariat Kabinet<\/figcaption><\/figure>\n

            Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, tugas seorang Presiden Republik Indonesia dibagi menjadi dua berdasarkan UUD 1945. Ada tugas presiden sebagai kepala negara dan juga tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Lantas, apa perbedaan di antara keduanya?<\/span><\/p>\n

            1. Tugas presiden sebagai kepala negara<\/b><\/span><\/h2>\n
            \"tugas
            Kemlu<\/figcaption><\/figure>\n