{"id":48906,"date":"2022-04-19T16:00:52","date_gmt":"2022-04-19T09:00:52","guid":{"rendered":"https:\/\/superapp.id\/blog\/?p=48906"},"modified":"2022-04-19T05:07:03","modified_gmt":"2022-04-18T22:07:03","slug":"deklarasi-djuanda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/superapp.id\/blog\/lifestyle\/deklarasi-djuanda\/","title":{"rendered":"Deklarasi Djuanda: Pengertian, Sejarah, Hasil & Dampaknya"},"content":{"rendered":"

Deklarasi Djuanda adalah salah satu dokumen penting dalam tonggak sejarah Indonesia. Dokumen ini diprakarsai oleh Perdana Menteri (PM) Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi Djuanda dikeluarkan pada tanggal\u00a0 pada 13 Desember 1957. Sekitar 12 tahun setelah proklamasi kemerdekaan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Ia tersebut memegang peran penting dalam kedaulatan Indonesia di ranah maritim. Apa saja isi Deklarasi Djuanda, serta apa pula pengaruh serta dampaknya dalam proses pemerintahan RI? Simak ulasan lengkapnya di sini.\u00a0<\/span><\/p>\n

BACA JUGA: <\/b><\/span>Perundingan Roem Royen: Sejarah, Tokoh, Isi & Dampaknya<\/a><\/strong><\/p>\n

Latar belakang Deklarasi Djuanda<\/b><\/span><\/h2>\n
\"\"
The Diplomat<\/figcaption><\/figure>\n

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau di negeri ini mencapai belasan ribu dan membuat batas lautannya akan sangat rumit bila mengikuti pakem tradisional yang menarik garis di sekeliling pulau sebagai batas teritori kedaulatan sebuah negara. Melansir <\/span>The Jakarta Post<\/span><\/i>, hal ini membuat Indonesia rawan akan ancaman dari negara lain karena ia memiliki banyak batas negara yang berada di air.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Bahkan melansir situs<\/span> The Strategist<\/span><\/i>, wilayah perairan Indonesia hingga tahun 1950an terbuka untuk dilewati dan disinggahi kapal dari berbagai negara. Alasan inilah yang mendasari PM Indonesia saat itu mengusulkan adanya penyesuaian hukum dan kebijakan batas negara di air, terutama untuk negara-negara kepulauan.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Isi Deklarasi Djuanda\u00a0<\/b><\/span><\/h2>\n
\"\"
ANTARA<\/figcaption><\/figure>\n

Melansir Jurnal Gema Keadilan yang ditulis Tsauro dari Stratagem Universitas Airlangga, berikut 3 isi Deklarasi Djuanda.\u00a0<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan dengan corak khusus\u00a0<\/span><\/li>\n
  2. Sejak dahulu kepulauan nusantara adalah sebuah kesatuan\u00a0<\/span><\/li>\n
  3. Ketentuan pemerintah di masa kolonial belanda (ordonansi) tahun 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Inti dari deklarasi yang dibuat oleh kabinet Kartawidjaja adalah adanya perlakuan dan peraturan khusus untuk Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan lautan. Jika tidak, ada risiko ancaman perpecahan karena letak pulau yang berjauhan.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Tokoh yang berperan\u00a0<\/b><\/span><\/h2>\n
    \"deklarasi
    IKPNI<\/figcaption><\/figure>\n

    Tokoh Deklarasi Djuanda tak lain adalah Ir. H. Djuanda Kartawidjaja selaku Perdana Menteri RI saat itu. Ia orang yang mengumumkan dan aktif berperan dalam proses diplomasi dengan negara-negara tetangga hingga ke ranah PBB. Tentunya ia dibantu banyak staf lain di berbagai kementerian dan institusi pemerintah.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Selain itu, ada tokoh bernama Mochtar Kusumaatmadja yang merupakan profesor hukum internasional prominen di Indonesia. Ia menerjemahkan deklarasi tersebut sebagai bentuk perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Ia pula yang membeberkan inti dari isi deklarasi tersebut menjadi tiga poin penting yang sudah disebut sebelumnya tadi. Menurut situs Sekretariat Kabinet RI, visi Mochtar menjadikan deklarasi tersebut menjadi salah satu senjata diplomasi Indonesia yang ampuh.<\/span><\/p>\n

    BACA JUGA: <\/b><\/span>Tujuan Asean Didirikan Beserta Latar Belakang & Manfaatnya<\/a><\/strong><\/p>\n

    Posisi negara lain<\/b><\/span><\/h2>\n
    \"deklarasi
    Asia Times<\/figcaption><\/figure>\n

    Melansir<\/span> The Strategist,<\/span><\/i> ketika deklarasi diumumkan, beberapa negara tetangga tentu mengutarakan kekhawatirannya mengingat mereka juga memiliki kepentingan di wilayah laut yang berdekatan dengan Indonesia. Bahkan beberapa negara lain yang menjalankan bisnis atau transaksi perdagangan di wilayah perairan Asia Tenggara. Dikhawatirkan klaim Indonesia akan mengganggu proses pengiriman barang dan kebebasan berlayar.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

    Namun, keberatan ini tidak membuat Indonesia khawatir. Di tahun 1960, klaim tersebut dimasukkan dalam konstitusi nasional, yaitu Perpu No.4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Perpu yang ditetapkan pada 18 Februari 1960 tersebut berisi empat pasal yang isinya tidak jauh beda dari deklarasi tahun 1957. yaitu.\u00a0<\/span><\/p>\n