{"id":111304,"date":"2023-11-01T14:00:52","date_gmt":"2023-11-01T07:00:52","guid":{"rendered":"https:\/\/superapp.id\/blog\/?p=111304"},"modified":"2023-10-30T16:13:28","modified_gmt":"2023-10-30T09:13:28","slug":"perhitungan-uang-pesangon-25-10-23-azm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/superapp.id\/blog\/career\/perhitungan-uang-pesangon-25-10-23-azm\/","title":{"rendered":"Cara Perhitungan Uang Pesangon Sesuai UU Cipta Kerja"},"content":{"rendered":"

Sebagai seorang karyawan, tentu saja Sedulur harus paham akan hak-hak yang dapatkan selama bekerja dalam sebuah perusahaan, termasuk hak mendapatkan pesangon. Ada baiknya juga bagi karyawan untuk mempelajari perhitungan uang pesangon yang akan didapatkan nantinya.<\/span><\/p>\n

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pesangon sendiri mempunyai arti sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada karyawan oleh perusahaan yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja). Dalam hal ini, PHK tidak selalu berarti karyawan yang dikeluarkan secara sepihak.<\/span><\/p>\n

Akan tetapi juga bisa karena karyawan tersebut mengajukan mengundurkan diri atau masa kerjanya yang sudah berakhir. Nah, pesangon ini seringkali menjadi pemicu perselisihan antara perusahaan dan karyawan, karena adanya perbedaan jumlah uang yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan.<\/span><\/p>\n

Bahkan para buruh yang terkena PHK tidak jarang melakukan demo karena tidak memperoleh pesangon. Lantas, bagaimana peraturan terkait dengan pesangon yang ada di dalam undang-undang? Bagaimana pula perhitungan uang pesangon yang didapatkan oleh karyawan? Berikut penjelasanya!<\/span><\/p>\n

BACA JUGA: Intip Gaji Pegawai BUMN, Lebih Besar dari Gaji PNS?<\/a><\/strong><\/p>\n

Pesangon Menurut Undang-Undang<\/b><\/span><\/h2>\n
\"\"
Unsplash<\/figcaption><\/figure>\n

Pemberian pesangon kepada karyawan oleh perusahaan ini sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1) tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:<\/span><\/p>\n

\u201cDalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan\/atau uang penghargaan Jangka waktu kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima\u201d<\/span><\/p>\n

Dari ayat tersebut, pengusaha yang dimaksud tersebut yakni semua perusahaan, baik itu perseorangan atau berbentuk badan, swasta atau milik negara, serta berbadan hukum maupun yang tidak memiliki pengurus. Hal ini merujuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 150.<\/span><\/p>\n

Nah, bagaimana perhitungan uang pesangon dari perusahaan yang harus diberikan kepada karyawan? Pada dasarnya, karyawan yang mengalami PHK memiliki hak untuk memperoleh tiga jenis pesangon, yakni uang pesangon, uang penggantian hak (UPH), serta uang penghargaan Jangka waktu kerja (UPMK).<\/span><\/p>\n

1. Uang pesangon<\/b><\/span><\/h2>\n

Berdasarkan pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), perhitungan uang pesangon adalah seperti berikut:<\/span><\/p>\n